Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Foto : Andri/mr

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengaku tidak setuju dengan rencana Pemerintah, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk mengekspor benih lobster ke Vietnam. Sebab, menjual baby atau anak lobster Indonesia ke luar negeri akan sangat merugikan. Menurut Dedi, ekspor baby lobster memang akan mendapat keuntungan ekonomi, namun sifatnya jangka pendek.

Ketika anak lobster itu diekspor ke Vietnam, lalu negara itu mendapat peluang untuk budi daya dan rekayasa genetika sehingga menghasilkan bibit unggul lobster, maka nanti Indonesia malah jadi pengimpor lobster. “Ada kemungkinan besar Vietnam melakukan rekayasa genetika lobster, sehingga menghasilkan lobster kualitas unggul,” analisa Dedi saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Aceh, Rabu (18/12/2019).

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, Vietnam saat ini mengalami percepatan pembangunan dalam berbagai bidang, mulai pendidikan, pertanian, perikanan hingga pengelolaan kayu. “Jadi kalau baby lobster dijual ke Vietnam, kita malah akan memberi peluang kepada mereka untuk mengembangkannya. Misalnya dengan cara kawin silang. Kita nanti akan kalah dengan Vietnam soal lobster,” tandas Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, lanjut Dedi, benih lobster yang dijual harganya akan murah. Lalu di Vietnam anak lobster tersebut dikembangkan sehingga komoditas itu akan menjadi mahal. Indonesia tentu saja akan merugi. Dedi juga mengingatkan bahwa menjual anak lobster tidak bagus untuk keberlanjutan produk perikanan. Lama-lama anak lobster menjadi berkurang dan hasil tangkapan nelayan pun akan menyusut.

“Jadi mari kita sayangi lobster sebagaimana kita menyayangi anak kita sendiri. Apa pun mengeksplitasi anak itu adalah perbuatan buruk, termasuk lobster," tandas mantan bupati Purwakarta itu. Terkait alasan ekspor benih lobster untuk menurunkan nilai jual eskpor ilegal sehingga penyelundupan benih lobster berkurang, baginya tidak masuk akal.

Justru, masih kata Dedi, para penyelundup benih lobster itu harus ditindak tegas. Semua elemen kemaritiman, mulai dari Polairud, KKP, TNI AU hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa bergerak untuk menumpas pelaku penyelundupan benih lobster. “aPPATK terutama berperan melacak transaksi penjualan lobster dari rekening. Itu akan terdeteksi pelaku penyelundupan benih lobster," tandas Dedi.

Legislator dapil Jawa Barat VII itu mengajak semua elemen untuk melindungi semua aset milik bangsa, termasuk aset kelautan. Pemerintah juga diharapkan mengeluarkan kebijakan untuk jangka panjang, bukan hanya fokus keuntungan jangka pendek. "Kebijakan harus ditelaah, bukan untuk jangka pendek, tapi harus jangka panjang. Jangan tergiur keuntungan sesaat," pesan Dedi. (man/sf)